Text

Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: berlanjutnya penyangkalan negara atas hak-hak korban, mandegnya penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998

---

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa panjangnya interval kekuasaan orde baru, adalah selaras dengan tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia, yang diperbuat negara atas warganya, termasuk pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Salah satu kejahatan serius yang dilakukan negara dalam masa kekuasaan otoriter Orde Baru, hampir terjadi sepanjang Orde Baru berkuasa. kebijakan ini merupakan suatu implementasi dari operasionalisasi strategi viktimisasi politik, yang dijalankan pemerintahan militer di bawah kendali Soeharto.
Namun demikian, hingga saat ini Presiden belum melakukan tindakan apapun, dari empat hal yang diekomendasikan DPR, terkait dengan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Presiden hanya menjadwalkan Pengesahan Konvensi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, di dalam Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2011-2014 dan Program Legislasi Nasional. Dalam rangka mendorong [enuntasan kasus itulah, kertas posisi ini diterbitkan. Kertas posisi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus refleksi bagi pemerintah khususnya Presiden, begitu pula DPR, guna segera menindaklanjuti serangkaian proses yang pernah dilakukan, dalam rangka penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Kertas Posisi Keadilan Transisional

No. Panggil

KEADILAN 0029

Penerbit

Jakarta : ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat., 2012

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

341.48

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HAM
Pelanggaran HAM
1998

Info Detail Spesifik

Perpustakaan IJRS

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar